Ket fhoto: Suasana Ruang RDP DPRD Inhu tanpa dihadiri BPKAD
NADARAKYAT.COM,INHU – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dua kali tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Inhu, Senin (12/10/2026). Ketidakhadiran BPKAD tersebut memicu kekecewaan pimpinan dan anggota dewan.
Rapat Dengar Pendapat tersebut sejatinya membahas kebijakan penggunaan keuangan daerah, anggaran BPKAD, serta realisasi penyerapan dan pelaksanaannya tahun 2026.
Ketua Komisi II DPRD Inhu, Arsyadi, S.H., ketika dikonfirmasi mengatakan BPKAD beralasan tidak hadir karena adanya rapat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhu yang berlangsung di waktu bersamaan.
Ia mengaku kecewa atas ketidakhadiran mitra kerjanya tersebut. Pasalnya, RDP hari ini merupakan sudah terjadwal serta panggilan kedua.
“Kami sedikit kecewa. Harapan kami mereka segera hadir, karena ini sudah yang kedua kalinya tidak hadir. Besok kita akan coba panggil lagi untuk rapat koordinasi,” ujar Arsyadi.
Kekecewaan senada juga disampaikan Ketua DPRD Inhu, Sabtu Pradansyah Sinurat ketika ditemui di ruang rapat yang tertunda tersebut.
“Hari ini kita diundang oleh Komisi II terkait anggaran BPKAD dan penyerapannya serta pelaksanaannya. Kita sangat menyesalkan ketidakhadiran mereka, karena jadwal ini sudah dikoordinasikan dan mereka yang minta hari ini,” kata Sabtu.
Menurut Sabtu, ketidakhadiran BPKAD mencerminkan tidak adanya penghargaan terhadap lembaga legislatif.
“Hal ini menurut kami sangat-sangat tidak menghargai lembaga, karena hal ini juga sudah dikoordinasikan sebelumnya. Sebab ini sudah undangan yang kedua,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, Komisi II telah menyiapkan undangan ketiga untuk memanggil BPKAD.
“Undangan yang ketiga sudah disiapkan oleh Ketua Komisi II,” kata Sabtu.
Ia menegaskan, tujuan RDP tersebut adalah untuk mengetahui secara utuh kondisi keuangan daerah saat ini dan kebijakan penggunaannya.
“Tujuannya agar kita mengetahui secara utuh kondisi keuangan daerah saat ini dan juga kebijakan penggunaan keuangannya. Menurut kami sistem administrasinya harus bagus agar tidak seperti ini, sedikit pun tidak menghargai lembaga,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi kepada kepala BPKAD terkait ketidakhadiran RDP belum dapat dimintai. Baik dari via telpon WA juga chat konfirmasi tertulis.
(S.H)
