NADARAKYAT.COM,INHU — Polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) 10 pekerja PT Awal Bross Bumi Pusaka memasuki babak baru. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indragiri Hulu mengklaim telah melimpahkan berkas perselisihan hubungan industrial (PHI) tersebut ke Disnaker Provinsi Riau melalui sistem online.
Klaim itu disampaikan Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker Inhu, Zulfendra, saat dikonfirmasi pada Selasa, 17 November 2026. Namun, ia mengaku lupa tanggal pasti pengiriman surat pelimpahan berkas tersebut.
“Sudah kita limpahkan melalui online PPID Inhu,” ujar Zulfendra singkat.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan, sebab hingga kini pihak pekerja maupun awak media belum dapat melihat bukti fisik ataupun salinan digital surat pelimpahan yang dimaksud.
Saat diminta menunjukkan salinan surat tersebut, Zulfendra menolak memberikannya. Ia beralasan, Kepala Disnaker Inhu melarang pemberian dokumen itu kepada pihak luar.
Sikap tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pekerja dan pendamping kasus. Padahal, keterbukaan dokumen menjadi kunci untuk memastikan proses penyelesaian perselisihan berjalan transparan dan sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Disnaker Inhu belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pelarangan tersebut maupun tanggal pasti pengiriman berkas ke provinsi.
Sementara itu, Kepala Disnaker Provinsi Riau, Roni Rahmat, membenarkan bahwa surat pelimpahan berkas kasus PHK 10 pekerja PT Awal Bross Bumi Pusaka telah diterima pihaknya. Konfirmasi itu disampaikan Roni saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp.
Meski demikian, belum ada penjelasan rinci mengenai nomor registrasi berkas, tanggal penerimaan resmi, maupun tahapan selanjutnya yang akan ditempuh Disnaker Provinsi Riau, termasuk kapan mediasi atau proses penyelesaian akan dijadwalkan.
Kepada Kadisnaker Provinsi Riau, wartawan meminta agar kasus tersebut segera diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat nasib 10 pekerja yang telah lama menunggu kepastian hukum atas status hubungan kerja mereka.
Para pekerja berharap proses penyelesaian tidak berlarut-larut. Mereka menuntut kejelasan status PHK, pembayaran hak-hak normatif yang belum dipenuhi, serta kepastian hukum atas perselisihan yang telah dilaporkan sejak awal ke Disnaker Inhu.
Kasus ini menjadi ujian bagi sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Riau, khususnya sinergi antara Disnaker kabupaten dan Disnaker provinsi. Publik menanti transparansi, mulai dari keterbukaan tanggal pengiriman berkas, bukti pelimpahan, hingga jadwal mediasi yang jelas.
Pihak pekerja dan kuasa hukumnya menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan yang adil dan berkekuatan hukum. Mereka juga mendesak Disnaker Inhu membuka akses informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar tidak muncul dugaan adanya upaya memperlambat penyelesaian kasus.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Awal Bross Bumi Pusaka belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus PHI 10 pekerjanya tersebut.
(S.H)
