Delapan Fraksi DPRD Inhu Soroti Penurunan Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD 2027

NADARAKYAT.COM,INHU – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kompak menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp58,49 miliar dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Penurunan itu dinilai harus diantisipasi dengan efisiensi belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan anggaran untuk program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Inhu dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD 2027, Selasa (17/11/2026), di Aula Lantai II Kantor Sementara DPRD Inhu.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Inhu, H. Adek Candra, S.T., M.Si, dan dihadiri Wakil Bupati Inhu, Ir. H. Hendrizal, M.Si., Ketua DPRD Inhu, Sabtu Pradansyah Sinurat, Wakil Ketua II DPRD Inhu, Doni Rinaldi, S.E., Sekretaris Daerah, Zulfahmi Adrian, AP., MSi., anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta undangan lainnya.

Dalam pandangan umumnya, delapan fraksi tersebut menyampaikan catatan kritis sekaligus masukan konstruktif terhadap rancangan APBD 2027.

Secara umum, fraksi-fraksi menyoroti penurunan pendapatan daerah dari Rp1,265 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp1,206 triliun pada APBD 2027. Penurunan sebesar Rp58,49 miliar itu dinilai cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Untuk itu, fraksi-fraksi mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD melalui berbagai langkah, antara lain penguatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta penguatan peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah.

Namun demikian, optimalisasi PAD tersebut diminta tidak dilakukan dengan cara menambah beban masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Fraksi-fraksi menekankan, peningkatan PAD harus dilakukan melalui perbaikan sistem, penertiban data wajib pajak, dan peningkatan kualitas pelayanan, bukan dengan menaikkan tarif secara membabi buta.

Di sisi belanja, fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi secara serius. Kegiatan yang tidak produktif, bersifat seremonial, dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat diminta untuk dikurangi dan dialihkan ke program prioritas.

Efisiensi tersebut, kata fraksi-fraksi, tidak boleh mengurangi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik. Justru keempat sektor tersebut harus menjadi prioritas utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, fraksi-fraksi juga mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan APBD 2027 dilakukan secara realistis, transparan, dan terukur. Program yang direncanakan harus benar-benar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar daftar kegiatan rutin.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, Wakil Bupati Inhu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai masukan dan catatan yang disampaikan. Pemerintah daerah, kata dia, akan menjadikan seluruh pandangan fraksi sebagai bahan pembahasan dalam tahapan selanjutnya.

“Semua masukan dari fraksi-fraksi akan kita cermati dan kita bahas bersama. Kita ingin APBD 2027 ini benar-benar realistis, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Rapat Paripurna tersebut berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga selesai.

Dengan adanya pandangan umum dari delapan fraksi tersebut, diharapkan pembahasan Ranperda APBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan menghasilkan APBD yang efisien, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Indragiri Hulu.

(S.H)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *