NADARAKYAT.COM, PEKANBARU – Menjelang perayaan Natal Tahun 2026, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Riau mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri Tahun 2006 yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD GAMKI Riau, Hermanto Romora Sinaga, sebagai bentuk keprihatinan sekaligus perjuangan terhadap pemenuhan hak konstitusional umat beragama di Indonesia, khususnya umat Kristen yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendirikan rumah ibadah.
Menurut Hermanto, menjelang Natal Tahun 2026, sudah sepatutnya negara menghadirkan kado Natal yang bermakna bagi umat Kristen, bukan sekadar ucapan dan perayaan seremonial, melainkan kebijakan nyata yang menjamin kebebasan beragama dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dalam menjalankan ibadah.
“Menjelang Natal Tahun 2026, kami dari GAMKI Riau mendesak negara agar memberikan kado Natal kepada umat Kristen di Indonesia dengan mencabut SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Jangan sampai hak konstitusional warga negara untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah justru dipersulit oleh regulasi yang dalam praktiknya berpotensi menjadi penghambat,” kata Hermanto, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai, negara tidak boleh membiarkan persoalan pendirian rumah ibadah terus menjadi persoalan yang berulang di tengah masyarakat. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan.
Hermanto juga menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Oleh sebab itu, pemenuhan hak beribadah tidak boleh bergantung pada kehendak atau persetujuan kelompok mayoritas.
“Indonesia adalah negara Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kebijakan yang menjamin setiap umat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman. Jangan sampai ada warga negara yang merasa menjadi warga kelas dua hanya karena kesulitan mendapatkan tempat untuk beribadah,” lanjutnya.
GAMKI Riau berpandangan bahwa regulasi mengenai pendirian rumah ibadah perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan yang berlaku tidak membuka ruang bagi diskriminasi, intoleransi, maupun tindakan sekelompok orang yang menghalangi hak konstitusional warga negara.
Atas dasar tersebut, DPD GAMKI Riau menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut SKB 2 Menteri Tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah.
2. Mendorong pemerintah menerbitkan regulasi baru yang menjamin kemudahan, kepastian hukum, kesetaraan, dan tidak diskriminatif dalam pendirian rumah ibadah.
3. Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan nyata kepada umat beragama yang sedang memperjuangkan pendirian rumah ibadah.
4. Meminta pemerintah menindak tegas segala bentuk tindakan intoleransi dan diskriminasi yang menghalangi warga negara menjalankan hak konstitusionalnya.
5. Menjamin bahwa kebijakan kerukunan umat beragama tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan beragama dan beribadah.
Lebih lanjut, Hermanto menegaskan bahwa perjuangan GAMKI bukan semata-mata memperjuangkan kepentingan umat Kristen, melainkan juga bagian dari perjuangan menjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan konstitusi Indonesia.
“Perjuangan ini bukan hanya tentang umat Kristen, tetapi tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini mungkin umat Kristen yang mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah, tetapi prinsipnya adalah negara wajib hadir melindungi hak setiap warga negara, apa pun agama dan keyakinannya,” ungkap Hermanto.
Ia berharap momentum Natal Tahun 2026 menjadi refleksi bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan kebijakan yang selama ini dinilai masih menyisakan persoalan dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan beribadah.
“Kado Natal terbaik dari negara bagi umat Kristen adalah hadirnya keadilan, kesetaraan, dan jaminan kebebasan beribadah. Kami ingin Indonesia menjadi rumah bersama bagi semua agama dan kepercayaan, bukan hanya dalam semboyan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan negara,” tutup Hermanto.
