NADARAKYAT.COM,RENGAT, INHU– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong sebagai langkah strategis pemerintah untuk memutus mata rantai stunting dan gizi buruk di kalangan anak sekolah. Di Kabupaten Indragiri Hulu, program ini dinilai punya dampak berlapis: dari kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan oleh H. Suwardi Ritonga, S.E., anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Selasa (23/6/2026).
Menurut Suwardi, persoalan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan kampanye. Diperlukan intervensi langsung yang menyentuh kebutuhan dasar anak. “MBG adalah intervensi strategis untuk memastikan setiap anak mendapat asupan nutrisi seimbang setiap hari. Dengan gizi terpenuhi, angka malnutrisi bisa ditekan dan tumbuh kembang anak jadi lebih optimal. Ini cara paling konkret memutus rantai stunting,” jelasnya.
Lebih jauh, Suwardi menyoroti keterkaitan gizi dengan prestasi belajar. Ia menilai, anak yang gizinya tercukupi akan lebih bugar, fokus, dan daya ingatnya lebih kuat saat mengikuti pelajaran di kelas.
“Peningkatan fokus belajar ini tidak bisa diabaikan. Anak yang tidak lapar akan lebih siap menerima materi. Jika ini terjadi di seluruh sekolah, kualitas pendidikan di Indonesia akan naik secara bertahap,” tambah anggota DPRD dapil I Inhu itu.
Suwardi menegaskan MBG sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan turunan langsung dari salah satu misi Asta Cita, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
Cakupan MBG juga tidak terbatas pada siswa. Kelompok ibu hamil dan ibu menyusui masuk dalam prioritas, mengingat 1000 Hari Pertama Kehidupan menjadi periode krusial penentu status gizi anak ke depan.
“Investasi gizi sejak dini adalah investasi masa depan bangsa. Anak sehat hari ini adalah tenaga kerja produktif 20 tahun lagi,” ujarnya.
Nilai tambahan lain dari MBG, kata Suwardi, adalah efeknya ke ekonomi kerakyatan. Pemerintah sengaja merancang rantai pasok MBG dengan melibatkan pelaku usaha lokal.
“UMKM, petani, nelayan, dan koperasi di Inhu bisa menjadi tulang punggung penyedia bahan baku MBG. Dengan begitu, uang program berputar di daerah. Petani dapat pasar, UMKM dapat order, dan masyarakat merasakan manfaat ekonomi secara langsung,” terangnya.
Model ini diyakini bisa menciptakan ekosistem yang saling menguatkan antara kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Suwardi berharap implementasi MBG tidak berhenti di pusat pusat kota di Inhu. Daerah-daerah pelosok Inhu seperti Kelayang, Batang Peranap, Batang Cinaku hingga pelosok Batang Gansal juga harus kebagian. Sebab, wilayah terpencil selama ini paling rentan terhadap masalah akses pangan bergizi.
“MBG bukan hanya soal piring makan anak. Ini soal keadilan pembangunan. Anak di desa harus punya kesempatan tumbuh sehat dan cerdas yang sama dengan anak di kota,” tegasnya.
Di akhir, Suwardi optimis MBG akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia ke depan. “Kalau program ini berjalan konsisten, saya yakin kita bisa melahirkan generasi Indonesia yang sehat fisiknya, cerdas otaknya, dan sejahtera hidupnya. Itulah modal utama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
(S.H)
